gedung miring... (edisi 17-an)

Batalkan Gedung Baru DPR

TEMPO, Sabtu, 14 Agustus 2010 | 00:30 WIB

"Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang telah kamu berikan kepada negaramu." Ucapan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy ini sangat relevan untuk mengingatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014. Belum setahun bertugas, daftar permintaan mereka jauh lebih panjang ketimbang yang telah diberikan kepada negeri ini. 

Mula-mula mereka meminta dana aspirasi Rp 15 miliar per daerah pemilihan, tapi ditolak Sri Mulyani Indrawati--Menteri Keuangan ketika itu. Sebagai gantinya, anggota Dewan mengajukan dana pembangunan per desa Rp 1 miliar. Setelah usulan ini kembali ditolak, muncul usulan baru: rumah aspirasi Rp 200 juta per anggota Dewan. Belum hilang kecaman masyarakat mengenai permintaan yang mengada-ada ini, Sekretariat Jenderal DPR kini melaksanakan tender untuk pembangunan gedung baru setinggi 36 lantai. Agar lolos, disebutkanlah alasan perlunya gedung baru itu: gedung Nusantara I miring tujuh derajat. 

Biaya gedung baru itu luar biasa: Rp 1,8 triliun, yang dipecah dalam tiga tahun anggaran. Fasilitas gedung itu juga "wah", antara lain dilengkapi helipad. Nantinya setiap anggota DPR mendapat ruangan seluas 120 meter persegi, hampir empat kali lipat dari yang sekarang 32 meter persegi. Setiap ruang dilengkapi ruang rapat kecil, ruang istirahat, dan kamar mandi. Setiap anggota Dewan juga akan didampingi lima staf ahli--sekarang dua. Sudah bisa dibayangkan, selain biaya gedung, nanti akan ada beban baru berupa biaya sumber daya manusia karena ada tambahan tiga staf ahli DPR.

Rencana pembangunan gedung baru ini tidak akan menjadi kontroversi jika DPR mencatatkan prestasi yang membanggakan. Nyatanya, kinerja anggota Dewan jauh dari harapan masyarakat. Tugas utama DPR sebagai lembaga legislasi jelas sangat kedodoran. Sampai akhir Juli, baru lima undang-undang yang disahkan DPR. Itu pun bukan undang-undang yang melewati pembahasan yang normal. Padahal Badan Legislasi menargetkan penyelesaian 70 rancangan undang-undang. 

Panjangnya daftar permintaan DPR semakin sulit dipahami akal sehat jika melihat makin banyak anggotanya yang suka membolos. Bukannya meminta maaf kepada rakyat, wakil rakyat justru marah-marah ketika catatan ketidakhadiran mereka dibuka ke publik. Lalu, buat apa mereka memiliki ruangan yang luas bila kelak dibiarkan kosong? 

Keinginan mendirikan gedung mewah juga menunjukkan tidak pekanya wakil rakyat. Ribuan sekolah dilaporkan rusak. Banyak daerah belum memiliki rumah sakit atau instalasi air bersih yang memadai. Pembangunan infrastruktur juga masih belepotan. Hampir setiap hari kita mendengar ada jalan yang rusak. Bukankah akan terlihat sangat konyol jika kita memperbandingkan fasilitas berlebihan yang diperoleh anggota DPR dengan apa yang dialami para konstituennya, terutama di daerah terpencil.

Pembangunan itu memang sudah dianggarkan, tapi demi penghematan dan menghilangkan pemborosan, tidak ada salahnya rencana itu dibatalkan. Kami yakin, dengan langkah itu dan perbaikan kinerja, Dewan akan bisa mendapatkan kembali kehormatannya.

Sumber : 

http://www.tempointeraktif.com/hg/opiniKT/2010/08/14/krn.20100814.209140.id.html