DEMO BURUH DITUNGGANGI KEPENTINGAN POLITIK ?

1 November 2013, Kompasiana.Puluhan ribu buruh dari kawasan Bekasi dan Tangerang kembali berdemo lagi dan berdemo lagi seperti tidak ada habis-habisnya. Lagi-lagi tuntutannya adalah Kenaikan Upah dan Jaminan-jaminan social yang mungkin dianggap kurang oleh mereka.

Memang tidak salah bagi siapapun yang berusaha memperbaiki kehidupan ekonomi keluarganya tetapi alangkah tidak eloknya kalau upaya tersebut dilakukan dengan cara meminta dan menuntut secara paksa kepada pihak lain agar membayar upah
mereka sesuai dengan nilai rupiah yang diinginkan para buruh tersebut.

Kabar di berbagai media, demo buruh yang kemarin menuntut dengan paksa Upah Buruh Minimal sebesar Rp.3,7 Juta per bulan ditambah Jaminan Kesehatan Penuh mulai Januari 2014.

Angka Rp. 3,7 Juta per bulan itu mungkin bisa dibilang angka yang tidak rasional.Amat sangat berlebihan permintaan dari para buruh-buruh ini.

Mari kita tengok beberapa hal dibawah ini :

1.Upah Minimum Propinsi DKI sebenarnya sudah cukup tinggi

Dibandingkan dengan propinsi-propinsi lain UMP DKI termasuk yang tertinggi. UMP DKI tahun 2013 adalah Rp.2,2 Juta, sementara UMP 2013 Jawa Tengah Rp. 830.000 dan UMP Sulawesi Tengah 2013 adalah Rp.995 ribu. Sementara Harga barang kebutuhan pokok seperti Beras, Bahan Makanan Mentah, Pakaian , BBM, Gas LPG dan kebutuhan penting lainnya untuk ketiga propinsi tersebut bisa dibilang harga-harga komoditi tersebut adalah sama.

Jadi seharusnya Buruh-buruh DKI lebih mensyukuri kondisi tersebut. Meminta kenaikan Upah per tahun juga bisa dibilang wajar, tetapi meminta kenaikan upah hingga sebesar 70% itu sungguh Kurang Ajar alias sangat-sangat berlebihan. (Dari UMP Rp.2,2 Juta dituntut
menjadi Rp.3,7 Juta).

2. Upah Buruh Itu Dibayar oleh Perusahaan dan Bukan Oleh Pemerintah.

Meskipun mungkin standar pendidikan buruh-buruh yang ada di Bekasi dan Tangerangmungkin mayoritas adalah lulusan SMP dan SMU, secara logika pastilahmengerti dan paham betul bahwa Upah yang mereka terima itu dibayar oleh Perusahaan dan bukan Oleh Pemerintah.

Mereka dibayar oleh Perusahaan sesuai dengan Perjanjiian Kerja Mereka, sesuai dengan Kemampuan Perusahaan membayarnya. Bukankah setiap buruh yang hendak bekerja di suatu perusahaan mengetahui dari awal bahwa berapa Upah yang akan didapat oleh mereka bila bekerja di perusahaan tersebut?

Pemerintah dalam hal ini adalah sebagai Regulator / pengatur kebijaksanaan.Pemerintah bisa menekan kepada pengusaha untuk membayar upah buruh
dengan nilai tertentu, tetapi pemerintah tidak bisa memaksa upah yang harus dibayar melebihi kemampuan finansial dari masing-masing perusahaan.

Setiap perusahaan tentu masing-masing mempunyai kemampuan membayar upah buruh yang berbeda. Dan bila suatu perusahaan dipaksa untuk membayar upah buruh melewati batas finansialnya maka yang terjadi adalah Perusahaan tersebut Bangkrut dan menutup Usahanya.

Bila terjadi demikian yang rugi selain para buruh itu sendiri ya pemerintah juga rugi karena keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut sangat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negeri.

Seharusnya logika buruh-buruh itu paham bahwa mereka tidak bias memaksa pemerintah untuk menentukan Upah mereka sesuai dengan kehendak hati mereka.

3. Kondisi Ekonomi Buruh-buruh Di Cikarang dan Bekasi

Kantor ane saat ini di kawasan Bekasi. Sudah hampir 10 tahun setiap hari menyaksikan
orang-orang Bekasi dan Cikarang. Kantor ane merupakan salah satu perusahaan supplier
untuk beberapa pabrik di kawasan Jababeka Cikarang. Jadi bisadibilang ane mengenal/ mengetahui kehidupan ekonomi buruh-buruh di Cikarang dan Bekasi.

Mayoritas buruh-buruh yang bekerja di kawasan Jababeka, Cikarang, MM2100, Cibitung dan Bekasi yang sudah bekerja diatas 5 tahun rata-rata sudah mengangsur rumah KPR BTN dan memiliki minimal sebuah sepeda motor yang sudah Lunas diangsurnya. Jadi kehidupan ekonomi mereka sebenarnya tidak terlalu buruk. Entah kalau buruh-buruh yang bekerja di Tangerang, ane kurang mengetahui kondisinya.

Dan kalau melihat para buruh yang berdemo kemarin-kemarin, banyak dari mereka yang memakai motor mahal (harga diatas Rp.40 Juta) dan ditangan mereka tidak lepas sebuah Blackberry dengan harga diatas Rp. 2 Juta. Apakah itu merupakan kondisi ekonomi yang kurang dan perlu diperhatikan oleh pemerintah?

Demo Buruh Itu Sebenarnya Sangat Merugikan Banyak Pihak.

Disadari atau tidak disadari oleh para buruh, sebenarnya demo-demo mereka yang terlalu sering itu sangat merugikan banyak pihak. Utamanya adalah demo-demo yang menutup jalan-jalan raya dan Jalan Tol. Jumlah buruh yang menuntut hak nya untuk Jabotabek mungkin terhitung kisaran 100 ribu orang, tetapi pengguna jalan yang dirugikan baik waktu, transaksi perdagangan, kegiatan kantor dan lainnya untuk kawasan Jabotabek bisa mencapai jutaan orang.

Sudah pasti demo-demo itu sangat menjengkelkan buat mereka-mereka yang bukan berprofesi sebagai buruh. Para pegawai kantor negeri dan swasta, para wiraswasta dan pedagang dan profesi lainnya sudah pasti menggerutu akibat jalan yang diblokir dan kemacetan. Kemudian para buruh pasar, para buruh bangunan, para pengangguran dan golongan rakyat ekonomi lemah yang mungkin tingkatan ekonominya jauh dibawah para buruh pabrik tersebut bisa saja akan mengomel dan mengatakan buruh-buruh pabrik itu sungguh tidak tahu diri. Sungguh untung merekaditerima bekerja di pabrik-pabrik besar, masih saja menuntut kenaikan upah lagi, sementara kami-kami ini harus mati-matian mencari sesuap nasi kini terganggu juga aktifitas kami akibat demo-demo mereka.

Begitulah kerugian-kerugian yang dialami masyarakat, belum lagi kerugian yang dialami
para pengusaha yang pabriknya berhenti bekerja karena buruh-buruhnya berdemo. Entah berapa banyak rupiah kerugian diakibatkan demo-demo buruh ini.

Demo Buruh Kemungkinan Memang Ditunggangi Kepentingan Politik

Membaca berita di berbagai media, yang selalu menjadi Juru Bicara para buruh ini adalah Said Iqbal dengan jabatan sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Ane sempat berdecak kagum dengan jabatan Iqbal ini. Presiden Federasi? Berarti bisa menyaingi Presiden SBY atau minimal Presiden PKS dong.

Siapa Said Iqbal ini, yang ane dengar dulunya dia seorang buruh suatu perusahaan. Tapi katanya dia adalah lulusan (S1) Politeknik Universitas Indonesia, Teknik Mesin (S1) Universitas Jayabaya dan Master Ekonomi (S2) Universitas Indonesia. Kurang tahu mana yang benar informasinya karena rasanya sangat aneh kalau ada sarjana lulusan Universitas Indonesia yang mau /pernah bekerja sebagai buruh.

Yang jelas dugaan ane, Iqbal ini kemungkinan adalah tokoh dari LSM-LSM yang ane kurang tahu darimana datangnya dan apa tujuan berdirinya.

Mengapa ane terlihat sinis kepada Said Iqbal ini karena dia mengorganisasikan para buruh dengan tuntutan yang tidak masuk akal disertai paksaan dan ancaman.

Kalau menuntut kenaikan UMP dari Rp.2,2 Juta menjadi Rp. 2,5 Juta mungkin sangat wajar, tetapi kalau sampai kenaikan hingga prosentase 70% ini namanya ngawur dan provokatif.

Efek domino dari demo-demo yang memaksa seperti ini yang paling ditakutkan adalah sampai mengusir calon-calon investor asing yang berniat menanamkan usahanya di Indonesia. Jangankan investor swasta asing, dari investor dalam negeri dan pihak BUMN saja sudah kuatir kalau tuntutan buruh itu dipenuhi pemerintah. Selain itu demo-demo itu juga sangat mengganggu aktivitas masyarakat lain selain kalangan buruh.

Dan ini poin-poin ngawur dari demo buruh kemarin :

1. Pada Rapat Penentuan Upah oleh Dewan Pengupahan Jakarta selama 2 hari tidak dihadiri oleh Wakil Buruh yang berdemo. Selama 2 hari, 2 kali diundang tetapi tidak mau hadir. Ini namanya mau berteriak-berteriak tapi tidak mau diajak berunding.


2. Bila tuntutan UMP Rp. 3,7 Juta tidak dipenuhi Said Iqbal mengancam akan mengerahkan 100 ribu buruh untuk menginap di Balai Kota Jakarta. Sungguh heran karena yang paling didesak oleh para buruh adalah Gubernur DKI sementara mayoritas buruh-buruh tersebut berasal dari Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten. Seharusnya Menteri Tenaga Kerja juga didemo dong, begitu juga dengan DPRD masing-masing propinsi. Bukan hanya Jokowi lagi-Jokowi lagi.


3. Said Iqbal juga membuat pernyataan yang berbau politis yang menyerang Jokowi dengan kalimat : “Monyet saja diurus, masak kita tidak bisa. Monyet dibayar Rp 1 juta, kita minta naik (upah) Rp 1 juta tidak dikasih,” ujar Said Iqbal. Ucapan Iqbal ini senada dengan beberapa sepanduk-sepandung yang bertuliskanmenyinggung soal monyet-monyet. Secara subtansi demo, ini aneh sekalee…!Kenapa harus menyerang kebijaksanaan Jokowi yang tidak berhubungan dengan upah buruh?


4. Said Iqbal menuntut Kapolres Kabupaten Bekasi dipecat karena telah terjadi bentrokan antara warga dengan buruh-buruh Bekasi yang berdemo yang mengakibatkan belasan pendemo luka-luka. Iqbal memberi waktu 3×24 jam kepada Kepolisian untuk segera memecat Kapolres Kabupaten Bekasi tersebut. Bukan main hebatnya si Iqbal ini.

Dan akhirnya kita semua hanya berpikir, apa jadinya Negara ini kalau semua orang menuntut kepentingannya, memaksakan kehendaknya dan menempuh berbagai cara untuk itu?

Sumber :http://polhukam.kompasiana.com/birokrasi/2013/11/01/demo-buruh-ditunggangi-kepentingan-politik-606752.html?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kanawp