JALAN KOMPROMI UU MINERBA NO.4 TAHUN 2009

28 November 2013, Metrotvnews.com, Jakarta:  Rencana pemerintah melarang ekspor bahan mentah di awal 2014 tidak akan berlaku sepenuhn...



28 November 2013, Metrotvnews.com, Jakarta: Rencana pemerintah melarang ekspor bahan mentah di awal 2014 tidak akan berlaku sepenuhnya. Pasalnya, pemerintah tengah menyiapkan peraturan pemerintah (PP) yang akan memayungi pelonggaran dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang ekspor mineral dan batu bara (minerba).

"Jadi ada semacam rancangan peraturan pemrintah yang pada prinsipnya akan menampung dan mengakomodasi persoalan dan diupayakan untuk tidak merugikan siapa pun," ujar Menteri Perindustrian MS Hidayat di Jakarta, Kamis (28/11). PP tersebut akan selesai sebelum 2014. 

Namun, lanjutnya, PP tersebut tidak akan 'menabrak' undang-undang yang ada. Karenanya, dalam pembahasan dibicarakan secara mendetail dengan Kementerian Hukum dan HAM. "Secara prinsip ada pengaturan bahan mentah mineral," tuturnya.

Salah satu poin yang menjadi pembahasan ialah pemberian relaksasi bagi perusahaan yang berkomitmen membangun smelter untuk tetap bisa mengimpor bahan mentah. "Nanti akan dibuat kategori. Jadi, masih ada satu tahap lagi pertemuan. Kan ada yang sudah membuat (smelter), ada yang sudah mengeksplorasi bahan mentahnya menjadi konsentrat, dan ada yang baru buatfeasibility study," tuturnya.

Menkum dan HAM Amir Syamsudin memastikan relaksasi yang akan diberikan akan sejalan dengan undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya. (Anshar Dwi Wibowo)



Related

Berita Saham Online 1969853184693560800

BUMN KONSTRUKSI U/ INVESTASI

18.000 INVESTOR SUDAH BERGABUNG

Friends Added

GRATIS SAHAMPEMENANG PREMIUM


Inilah - berita saham indonesia

Inilah Berita Ekonomi

Kontan Online - pasar modal

KONTAN - BERITA KEUANGAN

Bisnis - berita saham hari ini

IMQ - BERITA PASAR SAHAM

TAMBANG - berita pertambangan

SINDONEWS - berita ekonomi

ANTARA - saham dan makro ekonomi

BISNIS - BERITA PROPERTI

okezone - berita ekonomi

BERITA RESMI SEKRETARIS KABINET

item