5000 TRILIUN FULUS "REVOLUSI" INFRASTRUKTUR

KATADATA – Pemerintah membutuhkan Rp 4800 triliun untuk pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan. Agar efisien, alokasi dana disesuaikan dengan prioritas pembangunan yang dikategorikan dalam tiga wilayah pembangunan.

Tiga kategori itu adalah wilayah  terbangun (Jawa, Sumatera dan Bali), wilayah sedang membangun (Kalimantan, dan Sulawesi), dan wilayah minim pembangunan (Papua, Maluku dan sekitarnya).

Proyek yang berlokasi di wilayah terbangun akan dibiayai oleh swasta, kecuali tol trans Sumatera (pendanaan melalui konsorsium BUMN). Adapun dana pemerintah akan diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah minim pembangunan. Sedangkan untuk kategori wilayah sedang membangun, akan menggunakan skema pembiayaan kemitraan pemerintah dan swasta.

Plt. Dirjen Pengembangan Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hermanto Dardak menyatakan pemerintah telah melakukan kajian pembiayaan pengembangan infrastruktur. Menurutnya klasifikasi harus jelas, sehingga dana APBN bisa dialokasikan ke proyek yang bermanfaat bagi kepentingan publik.

- See more at: http://katadata.co.id/infografik/2015/04/07/bangun-infrastruktur-jokowi-butuh-4800-triliun#sthash.2LjqjFHa.dpuf