Menko Perekonomian Hatta Rajasa (ketiga kanan) didampingi (kiri ke kanan) Ketua Kadin Suryo Bambang Sulisto, Gubernur BI Agus Martowardojo, Menkeu Chatib Basri, Menperin MS Hidayat dan Ketua Apindo Sofyan Wanandi memberikan keterangan kepada wartawan tentang paket kebijakan ekonomi pemerintah di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (23/8).
Menko Perekonomian Hatta Rajasa (ketiga kanan) didampingi (kiri ke kanan) Ketua Kadin Suryo Bambang Sulisto, Gubernur BI Agus Martowardojo, Menkeu Chatib Basri, Menperin MS Hidayat dan Ketua Apindo Sofyan Wanandi memberikan keterangan kepada wartawan tentang paket kebijakan ekonomi pemerintah di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (23/8). (sumber: Abror Rizki)
Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dipastikan akan mengumumkan paket kebijakan ekonomi makro kedua pada tengah November 2013. Dalam paket ini, pemerintah akan membagi dalam dua tahap, yakni tahap pertama fokus pada ekspor dan impor dan tahap kedua akan fokus pada investasi
Wakil Menteri Keuangan II, Bambang PS Brodjonegoro, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru dalam mengeluarkan paket kebijakan untuk mengantisipai dampak lebih dalam pelemahan ekonomi global ini. Oleh karenanya Kemenkeu akan memastikan regulasi yang akan digulirkan paling lambat minggu ketiga November ini sudah lengkap sehingga tak mudah berubah.
“Kita gak mau terburu-buru (menetapkan paket kebijakan dua) karena kita ingin memastikan peraturan
sudah lengkap dan gak gampang diubah-ubah, kita ingin hati-hati sedikit. Target kita November ini ekspor- impor dan Desember itu terkait investasi,” jelas Bambang dikantornya, Jakarta, Jumat (1/11).
Menurut Bambang bentuk kebijakan tersebut terkait dengan pajak dan pabean, namun dia enggan
mengungkap lebih lanjut kebijakan perpajakan tersebut. Dia juga menyatakan tidak terburu-buru dalam penetapan kebijakan supaya hasilnya maksimal.
Bambang mengaku bahwa secara konsep paket kebijakan sudah selesai. Saat ini pihaknya tengah mengkaji konsep guna memenuhi aspek legalnya agar meminimalisir celah.
“Sebenarnya sudah selesai semua secara konsep. Cuma kan kita ingin pastikan legalnya benar jangan sampai ada yang bolong-bolong,” katanya.
Lebih lanjut Bambang berharap paket kebijakan bisa mempercepat terjadinya keseimbangan neraca perdagangan (trade balance), mengendalikan impor, mendorong ekspor dan mendorong investasi. Dalam hal ini penekanannya ke investasi intermediate goods.
Dia juga menegaskan dampak kebijakan ekonomi lanjutan ini tidak akan bisa dirasakan secara instan atau baru bisa dirasakan dalam jangka pendek dan menengah. Pasalnya kebijakan tersebut akan bersifat reformasi struktural.
“Pokoknya buat kebijakan yang sifatnya reformasi struktural dalam rangka mempengaruhi ekonomi gak instan, tapi (dampaknya) dalam jangka pendek menengah,” tandasnya.