APEMINDO : DUKUNG DEMO PEKERJA TAMBANG

Catatan Sahampemenang : Tujuan dari UU Minerba No.4/2009 adalah baik, untuk membangun ketahanan dan kejayaan ekonomi nasional jangka panjang. Namun akan menjadi kontraproduktif dan membawa implikasi negatif kalau penerapannya terlalu dipaksakan tanpa dengan perencanaan yang baik (smelter baru akan/sedang dibangun) dan di saat yang kurang tepat, di mana neraca ekonomi nasional masih kurang berimbang, tapering off, tahun politik 2014 dan perekonomian global masih dalam proses pemulihan.

13 Desember 2013. Jakarta, Tambangnews.com.- Rencana pekerja tambang seluruh Indonesia yang akan mengadakan aksi di Jakarta mendapat dukungan dari Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) Poltak Sitanggang.
Melalui sambungan telpon selular Poltak menjelaskan, hal yang sangat wajar jika pekerja tambang seluruh Indonesia bereaksi atas keputusan Pemerintah dan DPR RI yang melarang ekspor biji mineral per tanggal 12 Januari 2014 mendatang.
"Ada 3,5juta pekerja tambang yang akan terkena dampak dari kebijakan tersebut," jelas Poltak.
Menurut Poltak, Pemerintah dan DPR sendiri sebenarnya tidak bisa menjalankan UU Minerba nomor 4 tahun 2009 karena hingga saat ini Pemerintah sendiri belum bisa menuntaskan renegoisasi kontrak karya. "renegoisasi kontrak karya saja  belum tuntas, kok sudah menerapkan kebijakan lain," terangnya.
Terkait dengan rencana aksi besar-besaran pekerja tambang di Jakarta, Poltak menyarankan agar pekerja ini menduduki istana, kantor Kementerian ESDM dan gedung DPR RI.
"Orang juga tahu, pelarangan ekspor ini terkait dengan adanya mafia kartel internasional dibelakang pejabat-pejabat negeri ini. Siapa kartel di belakang Hatta Rajasa, siapa Kartel di belakang Jero Wacik," ungkapnya.
Masyarakat juga harus mendorong aparat kepolisian dan KPK untuk mengungkapkan mafia
-mafia kartel ini, "harusnya ini kewajiban Pemerintah untuk melindungi rakyat, tapi justru melahirkan pengangguran baru, aparat keamanan harus bisa mengungkapkan mafia-mafia kartel ini," pungkasnya.
Sementara itu,  Ketua SPKEP SPSI PT Newmont Nusatenggara (PTNNT) Petrus Madi menjelaskan, selain ribuan karyawan akan melakukan aksi di Kawasan Kemutar Telu Center (KTC) di Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, pihaknya juga akan melakukan aksi ke kantor Gubernur NTB.
"Jika Pemerintah daerah tidak bisa mendorong ditundanya pemberlakuan larangan ekspor biji mineral, maka kami juga akan mengadakan aksi di Jakarta," terang Petrus, Jum'at (13/12).
Diakui oleh Petrus, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan SPSI lainya diluar NTB, "Kami telah berkoordinasi dengan SPSI di Freeport, di Kalimantan dan pulau lainnya," pungkas Petrus. (tn01)