SAHAM-SAHAM KONSTRUKSI
Membangun dari fondasi bukan dari puncak Membangun dari Januari bukan dari Oktober JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi)...
https://sahampemenang.blogspot.com/2016/01/saham-saham-konstruksi.html
Membangun dari fondasi bukan dari puncak
Membangun dari Januari bukan dari Oktober
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan agar seluruh kementerian mengubah pola lama dengan memulai pengerjaan proyek infrastruktur sejak awal tahun. Sebab, sebelumnya proyek infrastruktur baru dimulai pada Oktober.
Dia mengatakan, tradisi ini tidak hanya terjadi pada level kementerian, bahkan pada level pemerintah provinsi hingga kabupaten juga melakukan pola yang sama, dengan memulai proyek di detik terakhir sebelum penutupan tahun.
"Kita harus keluar dari pola-pola lama, cara-cara lama, tradisi lama menuju tradisi baru yang biasanya kalau diingat dulu numpuk kebut-kebutan di November dan Desember. Itu tidak hanya di kementerian, di provinsi dan kabupaten sama semuanya. Persis, karena yang ditiru yang di atas," tuturnya di Kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (18/1/2016).
Menurutnya, pola seperti ini harus diubah. Dengan memulai proyek sejak awal tahun, maka kementerian ataupun pemerintah daerah memiliki waktu lebih longgar untuk menyelesaikan proyek tersebut. Selain itu, kualitasnya pun akan lebih baik.
"Coba bayangkan pas rame-ramenya hujan kita malah bangun. Gimana kualitas mau baik. Akhir Desesmber harus selesai, mulai kebut-kebutan dari Oktober. Apa kualitasnya akan baik?" ungkap dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini akan terus mendesak agar pemerintah mengubah pola-pola lama tersebut. Sejak awal tahun berbagai proyek infrastruktur strategis harus dimulai.
"Kalau enggak (mulai dari awal tahun) akan terjadi kontraksi ekonomi. Harus diawal-awal," imbuh Jokowi.
Dia juga senang dengan langkah Kemenhub yang telah memulai penandatanganan kontrak proyek infrastruktur strategis sejak awal tahun. "Saya senang di Kemenhub juga memulai itu, dan angkanya cukup besar pada hari ini Rp2 triliun. Dan pada Januari akan ditandatangani Rp14 triliun," tandasnya.
sindonews.com