PEMERINTAH & DPR pertumbuhan ekonomi 2018 membaik, 5,2-5,6%
Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui seluruh asumsi dasar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Hal i...
https://sahampemenang.blogspot.com/2017/07/pemerintah-dpr-pertumbuhan-ekonomi-2018.html
Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui seluruh asumsi dasar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Hal ini disampaikan Ketua Banggar DPR Aziz Syamsuddin dalam Rapat Kerja dengan pemerintah di Ruang Rapat Banggar DPR, Jakarta, Rabu (5/7/2017).
Agenda yang dibahas adalah mendengar laporan dan pengesahan hasil raker panja pembahasan antara pemerintah tentang asumsi dasar, kebijakan fiskal, pembiayaan dan defisit RAPBN 2018, prioritas anggaran, Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) dan kebijakan transfer daerah dan dana desa.
Turut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo.
Asumsi dasar makro ekonomi di RAPBN ditetapkan pertumbuhan ekonomi 5,2%-5,6%, tingkat inflasi 3,5%±1%, nilai tukar (kurs) Rp 13.300-Rp 13.500 per US$, SPN 3 Bulan 4,8%-5,6%, ICP US$ 45-US$ 60 per barel.
Kemudian, lifting minyak bumi 771 ribu-815 ribu barel per hari (bph), dan lifting gas bumi 1.194-1.235 ribu barel setara minyak per hari.
"Asumsi fiskal, defisit dan pembiayaan, bisa disepakati dalam rapat kerja hari ini," kata Aziz.
"Setuju," jawab anggota Banggar DPR.
Dalam raker saat ini juga, Banggar menyepakati terkait dengan target pembangunan ekonomi yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas. Seperti tingkat pengangguran 5,0%-5,3%, tingkat kemiskinan 9,5%-10%, gini ratio 0,38, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 71,5.
Untuk prioritas anggaran, Aziz mengatakan, pemerintah harus menjaga akuntabilitas pengelolaan utang.
"Pemerintah diharapkan bisa memonitor atau memperhatikan secara terus menerus menjaga terhadap akuntabilitas pengelolaan utang swasta. Walaupun ini secara praktik di BI pasti ada datanya, tinggak konektivitas hubungan interaksi antara BI dan pemerintah," jelas Aziz.
Sedangkan untuk kebijakan transfer ke daerah dan dana desa, Aziz mengungkapkan, berdasarkan rapat internal panja tidak ada catatan dan redaksional sudah disepakati.
"Hasil ini akan kami bawa dalam paripurna terdekat yaitu 11 Juli 2017," ungkap dia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, disepakatinya RAPBN 2018 diharapkan bisa terus membuat APBN semakin baik yang bisa menjadi instrumen untuk mengatasi permasalahan struktural.
"Kami akan finalisasi di kesempatan ini untuk kami gunakan dalam postur anggaran baik detail untuk asumsi dan belanja APBN 2018," kata Sri Mulyani. (hns/hns)
Agenda yang dibahas adalah mendengar laporan dan pengesahan hasil raker panja pembahasan antara pemerintah tentang asumsi dasar, kebijakan fiskal, pembiayaan dan defisit RAPBN 2018, prioritas anggaran, Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) dan kebijakan transfer daerah dan dana desa.
Turut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo.
Asumsi dasar makro ekonomi di RAPBN ditetapkan pertumbuhan ekonomi 5,2%-5,6%, tingkat inflasi 3,5%±1%, nilai tukar (kurs) Rp 13.300-Rp 13.500 per US$, SPN 3 Bulan 4,8%-5,6%, ICP US$ 45-US$ 60 per barel.
Kemudian, lifting minyak bumi 771 ribu-815 ribu barel per hari (bph), dan lifting gas bumi 1.194-1.235 ribu barel setara minyak per hari.
"Asumsi fiskal, defisit dan pembiayaan, bisa disepakati dalam rapat kerja hari ini," kata Aziz.
"Setuju," jawab anggota Banggar DPR.
Dalam raker saat ini juga, Banggar menyepakati terkait dengan target pembangunan ekonomi yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas. Seperti tingkat pengangguran 5,0%-5,3%, tingkat kemiskinan 9,5%-10%, gini ratio 0,38, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 71,5.
Untuk prioritas anggaran, Aziz mengatakan, pemerintah harus menjaga akuntabilitas pengelolaan utang.
"Pemerintah diharapkan bisa memonitor atau memperhatikan secara terus menerus menjaga terhadap akuntabilitas pengelolaan utang swasta. Walaupun ini secara praktik di BI pasti ada datanya, tinggak konektivitas hubungan interaksi antara BI dan pemerintah," jelas Aziz.
Sedangkan untuk kebijakan transfer ke daerah dan dana desa, Aziz mengungkapkan, berdasarkan rapat internal panja tidak ada catatan dan redaksional sudah disepakati.
"Hasil ini akan kami bawa dalam paripurna terdekat yaitu 11 Juli 2017," ungkap dia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, disepakatinya RAPBN 2018 diharapkan bisa terus membuat APBN semakin baik yang bisa menjadi instrumen untuk mengatasi permasalahan struktural.
"Kami akan finalisasi di kesempatan ini untuk kami gunakan dalam postur anggaran baik detail untuk asumsi dan belanja APBN 2018," kata Sri Mulyani. (hns/hns)
detik 5/7
