BI RATE TETAP 7,50%

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 9 Januari 2014 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 7,50%, dengan suku bunga Lending Facility dan suku bunga Deposit Facility masing-masing tetap pada level 7,50% dan 5,75%. Evaluasi menyeluruh ekonomi tahun 2013 dan prospek ekonomi tahun 2014-2015 menunjukkan kebijakan ini masih konsisten dengan upaya mengarahkan inflasi menuju ke sasaran 4,5±1% pada 2014 dan 4±1% pada 2015, serta mengendalikan penyesuaian ekonomi Indonesia sehingga defisit transaksi berjalan menurun ke tingkat yang lebih sehat. Bank Indonesia juga akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial, serta mempererat koordinasi dengan Pemerintah dalam pengendalian inflasi dan defisit transaksi berjalan, termasuk kebijakan untuk memperbaiki struktur ekonomi.

Hasil evaluasi menunjukkan perekonomian Indonesia tahun 2013 menghadapi tantangan yang tidak ringan akibat dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Perekonomian negara-negara maju melambat dan diikuti koreksi pertumbuhan ekonomi negara-negara emerging markets. Pertumbuhan ekonomi global yang melambat pada gilirannya mendorong menurunnya harga komoditas dunia. Selain itu, ketidakpastian keuangan global juga meningkat tajam sejalan dengan sentimen negatif terhadap rencana pengurangan stimulus moneter (tapering off) di AS. Perkembangan terkini menunjukkan membaiknya  kondisi ekonomi global dimotori oleh AS dan Jepang, serta indikasi pemulihan ekonomi di kawasan Eropa, China dan India. Perbaikan ini diperkirakan dapat berlanjut pada tahun 2014 sehingga dapat menopang ekonomi Indonesia ke depan, baik dari jalur perdagangan maupun jalur finansial.

Ekonomi global yang menurun dan keperluan untuk stabilisasi perekonomian nasional berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perekonomian Indonesia tahun 2013 diprakirakan tumbuh sebesar 5,7%, melambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2012 sebesar 6,2%. Penurunan pertumbuhan ekonomi 2013 tercatat pada terbatasnya pertumbuhan ekspor riil akibat melambatnya ekonomi global. Dari sisi permintaan domestik
, pertumbuhan investasi, khususnya investasi nonbangunan, juga melambat. Sementara itu, konsumsi rumah tangga masih menjadi penggerak utama pertumbuhan. Bank Indonesia menilai tren perlambatan ekonomi sejalan dengan arah kebijakan stabilisasi Pemerintah dan Bank Indonesia dalam membawa ekonomi ke arah yang lebih sehat dan seimbang. Secara keseluruhan, kebijakan stabilisasi yang terukur mampu diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi 2013 yang masih cukup tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi negara-negara lain. Pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan lebih baik, mendekati batas bawah kisaran 5,8-6,2% sejalan perbaikan ekonomi global di tengah berlanjutnya proses konsolidasi ekonomi domestik mengarah ke kondisi yang lebih
seimbang.

Kondisi ekonomi global yang menurun juga memberikan tekanan kepada Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tahun 2013. Tekanan pada NPI dipengaruhi meningkatnya defisit transaksi berjalan yang diperkirakan mencapai 3,5% dari PDB, dari defisit pada tahun 2012 sebesar 2,8% dari PDB. Peningkatan defisit neraca transaksi berjalan terutama disebabkan menurunnya ekspor non-migas akibat penurunan pertumbuhan ekonomi global dan harga komoditas dunia. Selain itu, neraca migas juga mencatat defisit yang lebih tinggi sejalan dengan masih tingginya kebutuhan konsumsi Bahan Bakar Minyak domestik. Tekanan pada NPI juga dipengaruhi surplus transaksi modal dan finansial yang menurun, terutama dipicu sentimen terhadap pengurangan stimulus moneter di AS dan juga persepsi terhadap kondisi transaksi berjalan. Dengan kebijakan stabilisasi yang ditempuh Pemerintah dan Bank Indonesia, perkembangan terkini di triwulan IV-2014 mengindikasikan tekanan terhadap NPI mulai membaik. Defisit transaksi berjalan diperkirakan menurun seiring surplus neraca perdagangan yang didorong kenaikan ekspor nonmigas sejalan perbaikan ekonomi global. Selain itu, impor nonmigas juga menurun seiring dengan perlambatan ekonomi domestik. Bank Indonesia memandang tren perbaikan NPI pada triwulan IV-2013 cukup positif dalam mendukung stabilitas ekonomi dan mengarahkan transaksi berjalan menjadi lebih sehat. Dengan perkembangan NPI tersebut maka cadangan devisa pada akhir Desember 2013 meningkat menjadi sebesar 99,4 miliar dolar AS atau setara dengan 5,4 bulan impor dan pembayaran Utang Luar Negeri pemerintah, di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Kinerja NPI yang menurun memberikan tekanan kepada nilai tukar Rupiah pada 2013 dan disertai volatilitas yang meningkat. Rupiah secara point-to-point melemah 20,8%(yoy)  selama tahun 2013 ke level Rp12.170 per dolar AS atau secara rata-rata melemah 10,4% (yoy) ke level Rp10.445 per dolar AS. Tekanan terhadap rupiah terutama cukup kuat terjadi sejak akhir Mei 2013 hingga Agustus 2013, sejalan dengan meningkatnya aliran modal keluar dipicu  sentimen terhadap rencana pengurangan stimulus moneter oleh The Fed, di tengah kenaikan inflasi domestik pasca kenaikan harga BBM bersubsidi dan persepsi terhadap prospek transaksi berjalan di dalam negeri. Pengaruh global yang cukup kuat tersebut tergambar pada pergerakan rupiah yang searah dengan pelemahan mata uang di negara kawasan. Bank Indonesia terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya sehingga dapat mendukung penyesuaian ekonomi secara terkendali. Perbaikan kinerja NPI dengan defisit transaksi berjalan yang menurun diperkirakan akan mendukung pergerakan nilai tukar Rupiah yang lebih stabil dan cenderung menguat ke depan.

Inflasi pada tahun 2013 meningkat menjadi 8,38% dari 4,30% pada 2012, atau berada di atas sasaran inflasi yang telah ditetapkan 4,5±1%. Kenaikan inflasi terutama disebabkan dampak gejolak harga pangan domestik serta pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi pada akhir Juni 2013. Kenaikan harga BBM bersubsidi telah mendorong kenaikan harga-harga baik dampak langsung maupun dampak lanjutan (second round effect). Namun demikian, tekanan inflasi berangsur-angsur dapat dikendalikan dan jauh lebih rendah dibandingkan saat kenaikan harga BBM beberapa tahun sebelumnya. Respon kebijakan Bank Indonesia dan koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah dalam mengendalikan second round effect dapat meredam tekanan inflasi sehingga kembali pada pola normalnya sejak September 2013. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 4,5±1% pada tahun 2014 dan 4,0±1% pada 2015. Untuk memperkuat pencapaian sasaran inflasi tersebut Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah melalui TPI dan TPID.

Stabilitas sistem keuangan tetap terkendali, dengan ditopang ketahanan perbankan yang tetap terjaga sampai dengan akhir 2013. Di tengah tren perlambatan ekonomi domestik dan pelemahan nilai tukar rupiah, kinerja sektor keuangan Indonesia khususnya industri perbankan tetap solid dengan risiko kredit, likuiditas dan pasar yang cukup terjaga.  Pertumbuhan kredit cenderung melambat dari November 2013 tercatat 21,9% (yoy), menurun bila dibandingkan pertumbuhan akhir 2012 sebesar 23,1%. Penurunan ini dipengaruhi penurunan tajam pertumbuhan kredit rupiah dari 24,0% pada akhir 2012 menjadi 20,0%  pada November 2013. Bank Indonesia menilai perlambatan kredit tersebut sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi dan pengaruh kenaikan suku bunga domestik. Bank Indonesia akan terus mencermati stabilitas sistem keuangan termasuk ketahanan industri perbankan sehingga tetap kuat dalam mendukung proses penyesuaian ekonomi ke arah yang lebih seimbang dan sehat.

Ke depan, kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2014  tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas perekonomian dan sistem keuangan melalui penguatan bauran kebijakan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Di bidang moneter, kebijakan akan tetap secara konsisten diarahkan untuk mengendalikan inflasi menuju sasarannya dan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang sehat, melalui kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar sesuai fundamentalnya. Penguatan operasi moneter, pengelolaan lalu lintas devisa, dan pendalaman pasar keuangan akan diintensifkan untuk mendukung efektifitas transmisi suku bunga dan nilai tukar, sekaligus untuk memperkuat struktur dan daya dukung sistem keuangan dalam pembiayaan pembangunan. Di bidang makroprudensial, kebijakan diarahkan untuk memitigasi risiko sistemik di sektor keuangan serta pengendalian kredit dan likuiditas agar sejalan dengan pengelolaan stabilitas makroekonomi. Sementara di bidang sistem pembayaran, kebijakan diarahkan untuk pengembangan industri sistem pembayaran domestik yang lebih efisien. Seluruh kebijakan tersebut akan diperkuat dengan berbagai langkah koordinasi kebijakan yang ditempuh bersama dengan Pemerintah dan otoritas sektor keuangan terkait.

Jakarta, 9 Januari 2014
Departemen Komunikasi Bank Indonesia

Peter Jacobs
Direktur